Tasikmalaya. Peristiwajabar.co.id – Dewan Pengurus Pusat Gerakan Ajengan Muda (DPP GAM) menyampaikan pengaduan kepada Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya terkait dugaan kegiatan pertambangan bentonit tanpa izin di Jalan Raya Pamijahan, Desa Hegarwangi, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya.
Pengaduan tertanggal 22 September 2026 itu juga meminta kepolisian memeriksa dugaan keterlibatan seorang anggota Polsek Karangnunggal yang namanya tercantum sebagai pihak terlapor dalam dokumen pengaduan.
Pengaduan disampaikan Wakil Ketua I DPP GAM, Fiki Ardiansyah, S.Pd., M.I.Kom., atas nama organisasi. Dalam dokumen tersebut, GAM menyatakan dugaan kegiatan pertambangan itu berdasarkan hasil investigasi lapangan, pengumpulan informasi, dokumentasi, serta keterangan sejumlah warga sekitar.
GAM menegaskan, informasi tersebut masih merupakan bahan awal yang perlu diverifikasi melalui proses penyelidikan resmi oleh aparat penegak hukum.
Dalam kajian awalnya, GAM menyebut bentonit sebagai mineral bukan logam. Atas dasar itu, organisasi tersebut menilai legalitas kegiatan perlu diperiksa secara menyeluruh dan tidak cukup hanya berdasarkan klaim sebagai kegiatan pertambangan batuan maupun pekerjaan pemerataan lahan.
Sejumlah aspek yang diminta untuk diverifikasi antara lain kesesuaian wilayah izin usaha pertambangan, jenis dan tahapan perizinan, persetujuan lingkungan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, status kepemilikan atau penguasaan tanah, hingga status kawasan hutan apabila lokasi berkaitan dengan kawasan tersebut.
GAM juga merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024–2044.
Menurut kajian GAM, pencantuman Kecamatan Bantarkalong sebagai bagian dari kawasan peruntukan pertambangan batuan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai legalisasi terhadap setiap lokasi ataupun setiap jenis komoditas tambang.
Demikian pula, penetapan atau kesesuaian wilayah tidak dapat disamakan dengan izin untuk melakukan kegiatan operasi produksi.
GAM menyertakan dokumentasi lapangan bertanggal 21 Juni 2026 yang memperlihatkan adanya bukaan lahan dan material terbuka di lokasi yang menjadi perhatian.
Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa dokumentasi itu hanya merupakan petunjuk awal. Foto tersebut, menurut GAM, belum dapat dengan sendirinya membuktikan jenis mineral yang ditambang, volume produksi, adanya transaksi, kepemilikan kegiatan, status perizinan, maupun keterlibatan pihak tertentu.
Untuk memastikan apakah aktivitas di lokasi merupakan kegiatan pertambangan atau pekerjaan sipil biasa, GAM meminta aparat menelusuri sejumlah indikator, antara lain kemungkinan adanya penjualan material, pengangkutan berulang, penumpukan hasil galian, pembayaran berdasarkan tonase atau volume, serta rangkaian aktivitas gali, muat, dan angkut.
Verifikasi dokumen perizinan dan pemeriksaan langsung ke lokasi dinilai penting agar kesimpulan penyelidikan tidak hanya didasarkan pada informasi dari satu pihak.
Melalui pengaduannya, GAM meminta Polres Tasikmalaya menerima dan menindaklanjuti laporan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Langkah yang diminta mencakup peninjauan lokasi, pemanggilan pihak terlapor dan pihak-pihak terkait, pemeriksaan dokumen perizinan, serta pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya tindak pidana, GAM meminta pihak yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti mengelola, memiliki, atau bertanggung jawab atas kegiatan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kami meminta Polres Tasikmalaya melakukan penyelidikan secara objektif, transparan, dan profesional. Peninjauan lokasi, pemeriksaan izin, pemanggilan pihak terkait, serta pengumpulan alat bukti diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut merupakan pertambangan tanpa izin dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Fiki Ardiansyah.
Dalam dokumen pengaduannya, GAM mencantumkan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin.
Kendati demikian, GAM menyatakan penentuan konstruksi hukum, kecukupan alat bukti, serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya diserahkan kepada penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
GAM juga menegaskan komitmennya menghormati asas praduga tak bersalah.
Penyebutan pihak terlapor dalam pengaduan maupun pemberitaan ini merujuk pada dokumen pengaduan yang disampaikan kepada kepolisian dan tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa pihak yang disebut telah terbukti melakukan tindak pidana.
GAM menyatakan terbuka terhadap hak jawab dan klarifikasi dari pihak terlapor, kepolisian, pemerintah daerah, maupun instansi teknis terkait.
Menurut GAM, proses verifikasi oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan duduk perkara secara utuh, termasuk status kegiatan, legalitas perizinan, jenis material yang dikelola, serta pihak yang bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum.
Jurnalis Anwar.W
