Jakarta. Peristiwajabar.co.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengevaluasi penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tahun anggaran 2024/2025.
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP AWI, Khairul Anwar, S.H., M.H., mewakili Ketua Umum DPP AWI, melalui sambungan WhatsApp dari Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Khairul mengatakan, desakan evaluasi tersebut didasarkan pada pencermatan dan kajian terhadap sejumlah aspek hukum yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut informasi mengenai kemungkinan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Menurutnya, apabila informasi mengenai pengembalian kerugian negara itu benar, langkah tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi.
“Jika benar terdapat upaya pengembalian kerugian keuangan negara, hal itu tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi,” ujar Khairul.
Ia menegaskan, pengembalian kerugian negara harus ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menghentikan proses penegakan hukum tanpa terlebih dahulu mengkaji fakta, alat bukti, dan unsur pidana yang ditemukan.
Khairul merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut.
“Apabila ditemukan unsur pidana dan didukung alat bukti yang cukup, proses hukum harus ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembalian kerugian negara tidak boleh mengesampingkan penilaian terhadap ada atau tidaknya tindak pidana,” tegasnya.
Menurut Khairul, penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD Kuningan harus mengedepankan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas. Penegakan hukum, kata dia, tidak cukup hanya melihat persoalan dari sisi pengembalian uang, tetapi juga harus menjawab apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Selain persoalan pengembalian kerugian negara, DPP AWI menyoroti pentingnya pendalaman terhadap peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penganggaran hingga pertanggungjawaban tunjangan DPRD yang dipersoalkan.
Khairul menjelaskan, dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan, yakni kemungkinan keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana, baik melalui perbuatan bersama maupun dengan peran yang berbeda-beda.
Dalam konteks perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan, ia menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan mengenai penyertaan tersebut, menurutnya, perlu dicermati sesuai dengan konstruksi hukum dan fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Meski demikian, Khairul menegaskan bahwa kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti yang sah, serta peran konkret setiap pihak.
“Dugaan keterlibatan sejumlah pihak harus ditelusuri berdasarkan fakta hukum dan alat bukti. Tidak boleh ada kesimpulan prematur sebelum seluruh unsur pidana dan peran masing-masing pihak diuji melalui proses hukum,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPP AWI mendorong aparat penegak hukum menelusuri seluruh rangkaian proses yang berkaitan dengan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
Penelusuran tersebut mencakup proses penganggaran, penetapan besaran tunjangan, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Selain itu, aparat penegak hukum dinilai perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kewenangan serta peran dalam setiap tahapan, sehingga konstruksi perkara dapat dibangun secara utuh berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Khairul menilai, pemeriksaan yang menyeluruh penting untuk memastikan penanganan perkara tidak berhenti pada satu aspek, melainkan mampu mengungkap persoalan secara objektif dan proporsional.
Menurutnya, evaluasi terhadap penanganan perkara diperlukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap langkah penegakan hukum harus tetap berlandaskan ketentuan perundang-undangan dan menghormati hak-hak hukum semua pihak.
“Pada sisi lain, seluruh pihak yang disebut atau diduga berkaitan dengan perkara ini harus tetap diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” pungkas Khairul.
DPP AWI berharap evaluasi yang dilakukan secara objektif dan menyeluruh dapat memberikan kejelasan atas penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan fakta maupun alat bukti yang ada.(Red)
