Kuningan. Peristiwajabar.co.id — Desakan sejumlah elemen masyarakat agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan total di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendapat tanggapan dari Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPD Jawa Barat, Nacep Suryaman, S.H. Ia menilai, berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan program tersebut harus segera ditangani secara serius, tanpa mengabaikan kebutuhan anak-anak yang masih bergantung pada manfaatnya.
Nacep berpandangan, pembenahan dan pengawasan yang tegas perlu menjadi prioritas pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurut dia, penghentian total program bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul.
“Jika kita menemukan ulat pada sebuah pohon, bagaimana ulat itu dapat dihilangkan agar tidak berkembang menjadi banyak, tetapi tidak harus dengan membakar pohonnya,” ujar Nacep saat dihubungi media ini, Selasa (27/10/2026).
Ia memahami desakan masyarakat kepada Bupati Kuningan agar program MBG dihentikan sepenuhnya. Menurutnya, tuntutan tersebut dapat dipandang sebagai akumulasi kekecewaan dan keprihatinan publik terhadap berbagai persoalan yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program tersebut.
Nacep menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pemberitaan, persoalan MBG di Kabupaten Kuningan mencakup aspek kebersihan dan kelayakan fasilitas dapur, kualitas menu yang disajikan, kondisi makanan dan buah-buahan, hingga dugaan pemotongan anggaran.
Berbagai persoalan itu, menurut dia, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh. Khusus dugaan penyimpangan anggaran, ia menilai diperlukan penelusuran oleh pihak berwenang agar persoalan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu menempatkan persoalan ini sebagai hal yang krusial untuk segera diatasi dengan sungguh-sungguh dan serius. Jika berbagai masalah yang muncul terlambat diselesaikan, ketidakpuasan masyarakat terhadap program MBG bisa semakin meluas,” katanya.
Ia mengingatkan, persoalan yang berlarut-larut berpotensi memperbesar kekecewaan publik. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya merespons melalui pertemuan dan diskusi, tetapi juga menunjukkan langkah konkret yang dapat diukur dan dievaluasi.
“Rakyat bisa marah, rakyat bisa bergerak bersama merefleksikan rasa kecewa karena melihat persoalan demi persoalan tak kunjung juga diselesaikan,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, AWI DPD Jawa Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan segera mengambil langkah nyata untuk mengurai dan menyelesaikan setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG. Langkah itu, menurut Nacep, perlu disertai ketegasan, pengawasan yang konsisten, serta keterbukaan dalam menyampaikan hasil evaluasi kepada masyarakat.
“Rasanya tidak cukup dengan rapat dan diskusi di belakang meja. Permasalahan program MBG yang ada membutuhkan ketegasan sikap pemerintah daerah,” kata mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Kuningan tersebut.
Menurutnya, penanganan persoalan MBG tidak cukup berhenti pada respons administratif. Pemerintah perlu memastikan setiap penyedia dan pelaksana program mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama menyangkut keamanan pangan, mutu makanan, tata kelola anggaran, serta perlindungan terhadap penerima manfaat.
Di sisi lain, Nacep mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap bijak dalam menyikapi polemik tersebut. Ia menilai, kritik dan tuntutan perbaikan merupakan bagian penting dari pengawasan publik, tetapi keputusan mengenai keberlanjutan program perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap anak-anak yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi.
“Kita sepakat program MBG di Kabupaten Kuningan dari berbagai sisi perlu pembenahan dan perbaikan dengan segera. Namun, menutup total program ini nampaknya bukan pilihan juga, sebab masih banyak anak-anak yang membutuhkannya,” ujarnya.
Nacep juga meminta kelompok masyarakat yang mendukung keberlanjutan MBG agar tidak berhenti pada pernyataan dukungan. Menurut dia, keberpihakan terhadap kelanjutan program harus diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaannya.
Ia menekankan, pengawasan masyarakat diperlukan untuk membantu mencegah terulangnya persoalan serupa, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan tidak cukup hanya dengan pernyataan lisan semata, tetapi perlu dibuktikan dengan langkah mengawal implementasi program nasional MBG agar sesuai dengan ketentuan dan harapan pemerintah,” tegasnya.
Lebih jauh, Nacep menilai evaluasi menyeluruh oleh pemerintah pusat tetap diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan mendasar dalam pelaksanaan program. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, dan penentuan kebijakan lanjutan.
Ia menegaskan, keberlanjutan MBG semestinya tidak dipertentangkan dengan kebutuhan untuk melakukan pembenahan. Namun, apabila persoalan terus berulang dan upaya perbaikan tidak memberikan hasil yang memadai, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali efektivitas program beserta berbagai alternatif kebijakannya.
“Jika persoalan demi persoalan terus mewarnai perjalanan program ini dan kemudian dapat ditemukan solusi lain, tentunya penutupan total kegiatan MBG oleh pemerintah pusat bukan hal yang tidak mungkin dilakukan,” pungkas Nacep.
Bagi Nacep, persoalan MBG di Kabupaten Kuningan perlu dijawab melalui tindakan nyata, pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta evaluasi berbasis fakta. Dengan demikian, kepentingan penerima manfaat tetap terlindungi, sementara setiap dugaan persoalan dalam pelaksanaannya memperoleh penanganan yang semestinya.(**)
