Ciamis.Peristiwajabar.co.id– Pekerjaan optimalisasi penataan kawasan Cileueur yang dikerjakan oleh CV Pabi Mandiri Anggaran bersumber dari APBN Tahun 2026 dengan nilai kontrak Rp.1.434.936.829.00 yang berlokasi di lingkungan Janggala RT 02/RW 05, Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menjadi perhatian warga. Pasalnya, pekerjaan tersebut disebut telah mulai dilaksanakan, sementara sosialisasi maupun pemberitahuan kepada masyarakat dan pengurus RT/RW setempat dinilai belum dilakukan secara maksimal.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan warga terkait keterbukaan informasi sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan mereka.
Salah seorang warga sekaligus tokoh masyarakat setempat, Tedi, menyampaikan bahwa pemberitahuan kepada masyarakat seharusnya menjadi bagian penting sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Menurutnya, komunikasi antara pelaksana kegiatan, pemerintah setempat, dan masyarakat diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai harapan serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat maupun RT setempat sebelum pembangunan dilaksanakan. Dengan begitu, warga bisa mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, termasuk spesifikasi dan standar bangunannya,” ujar Tedi saat ditemui.
Ia juga berharap kualitas konstruksi bangunan benar-benar diperhatikan, terutama dari aspek kekuatan dan keamanan. Hal tersebut dinilai penting mengingat kawasan tersebut memiliki pengalaman terkait bangunan atau struktur penahan tanah yang pernah mengalami kerusakan.
Tedi menegaskan, masyarakat pada prinsipnya mendukung pembangunan di wilayahnya. Namun, dukungan tersebut perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, pelaksanaan pekerjaan sesuai standar teknis, serta memperhatikan aspek keselamatan dan kepentingan warga sekitar.
“Kami berharap spesifikasi bangunannya sesuai standar dan diperkuat agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yang terpenting, pembangunan ini harus memberikan manfaat dan menjamin keamanan lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kelurahan Ciamis, Muhlaso Dian Adinata, S.STP., saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, memberikan penjelasan terkait pekerjaan penataan kawasan Cileueur, khususnya pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di wilayah RW 05 Janggala.
Dalam komunikasi tersebut, pihak kelurahan menjelaskan bahwa sebelumnya memang telah mengetahui adanya usulan pembangunan di kawasan tersebut. Namun, informasi mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan secara spesifik disebut belum diterima oleh pihak kelurahan.
Dalam percakapan itu juga disampaikan bahwa usulan kegiatan sebelumnya telah disampaikan melalui mekanisme pengajuan. Adapun terkait informasi teknis dan perkembangan pelaksanaan kegiatan, pihak kelurahan mengarahkan agar dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan bagian terkait, termasuk bidang pembangunan atau Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang).
Keterangan tersebut memperkuat perlunya koordinasi dan penyampaian informasi yang lebih terbuka antara pihak pelaksana kegiatan, pemerintah kelurahan, pengurus lingkungan, dan masyarakat.
Persoalan sosialisasi ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan masyarakat. Sebab, selain memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis, keterbukaan informasi juga merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap kegiatan pembangunan.
Masyarakat berharap pekerjaan optimalisasi penataan kawasan Cileueur dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, serta memperhatikan kualitas konstruksi dan keselamatan lingkungan.
Pemerintah maupun pihak pelaksana kegiatan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, sumber anggaran, serta jadwal pelaksanaan kepada masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, manfaat, dan kepastian bagi warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan lebih lanjut dari pihak pelaksana kegiatan mengenai belum tersampaikannya sosialisasi kepada pengurus RT/RW dan warga setempat. Ruang klarifikasi tetap terbuka guna memastikan pemberitaan berlangsung berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.(A.D)
