Jakarta, Peristiwajabar.co.id – Jumat, 6 Februari 2026
Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri ini diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi strategi ke depan.
“Melalui analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri mendorong akses pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi nyata program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Perwakilan Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Selain pembiayaan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Untuk mencegah hasil panen dijual ke tengkulak dengan harga rendah, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog dalam penyerapan hasil panen jagung petani.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian berpihak pada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berkomitmen memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus mendorong kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.Hms (Anwar.W)
