Kabupaten Tasikmalaya. Peristiwajabar.co.id – Gelombang kekhawatiran dan kekesalan datang dari sebagian besar kepala desa di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mempersoalkan kebijakan pemangkasan anggaran desa yang disebut-sebut dialihkan untuk program KDMP MBG wilayah selatan.
Bagi para kepala desa, kebijakan tersebut dinilai menempatkan desa dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, mereka dituntut tetap maksimal melayani masyarakat. Di sisi lain, anggaran yang menjadi tulang punggung pembangunan desa justru dipangkas.
Ironisnya, menurut para kades, di tengah pengetatan anggaran desa, publik justru disuguhi berbagai kasus korupsi bernilai fantastis di tingkat kementerian yang proses hukumnya berjalan lambat dan belum memberi dampak nyata bagi masyarakat kecil.
Hasil pantauan tim media di lapangan menunjukkan, keluhan ini bukan suara satu-dua orang. Hampir seluruh kepala desa yang ditemui menyampaikan kegelisahan serupa.
Desa Terhimpit Kebijakan
Beberapa poin yang menjadi sorotan para kepala desa antara lain:
1. Perbedaan Mekanisme Anggaran
Anggaran desa dan anggaran kementerian memiliki mekanisme pengelolaan berbeda. Namun, proses pengalihan dan penyesuaian anggaran dinilai kurang disertai komunikasi yang transparan dan terbuka kepada pemerintah desa.
2. Penanganan Korupsi Dinilai Lambat
Kasus korupsi skala besar memang membutuhkan proses hukum panjang. Namun, bagi kepala desa yang harus berjibaku dengan keterbatasan anggaran, lambatnya proses tersebut terasa kontras dengan cepatnya kebijakan pemangkasan dana desa.
3. Desa sebagai Ujung Tombak Pembangunan
Program pembangunan dan pelayanan publik paling nyata berada di tingkat desa. Ketika anggaran disesuaikan atau dipangkas, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kami Ini Pemerintah Paling Bawah”
Salah satu kepala desa di wilayah selatan mengungkapkan curhatannya dengan nada getir:
“Kami hanya pemerintah paling bawah. Walaupun ada pemangkasan anggaran dana desa, pelayanan masyarakat tetap kami utamakan. Kami bekerja 24 jam, bahkan di hari libur. Jangan selalu memojokkan kepala desa sebagai kambing hitam.”
Pernyataan tersebut diamini kepala desa lainnya. Mereka menegaskan, desa bukan pihak yang mengambil kebijakan strategis, namun justru yang paling merasakan dampaknya.
Butuh Solusi, Bukan Sekadar Tuntutan
Curhatan para kepala desa ini bukan sekadar keluhan emosional, melainkan bentuk kekhawatiran atas keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik di desa. Mereka berharap pemerintah pusat dan pihak berwenang dapat memberikan penjelasan yang transparan sekaligus solusi konkret agar desa tidak terus berada di posisi tertekan.
Di tengah tuntutan akuntabilitas dan transparansi, suara dari akar rumput ini menjadi pengingat: jangan sampai desa yang menjadi ujung tombak pembangunan justru menjadi pihak pertama yang dikorbankan.
Jurnalis : Anwar.W
