Jakarta. Peristiwajabar.co.id — Polemik rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia dinilai perlu disikapi secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek hukum, kepentingan industri kreatif nasional, diplomasi budaya, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Angga Putra Pratama, mengatakan bahwa perdebatan mengenai rencana pertunjukan tersebut seharusnya menjadi ruang dialog untuk merumuskan kebijakan yang adil dan bertanggung jawab, bukan justru mempersempit peluang pertukaran budaya internasional.
Dalam keterangannya pada Selasa (27/10/2026), Angga menilai konser berskala internasional seperti Andrea Bocelli berpotensi memberikan manfaat bagi Indonesia, sepanjang penyelenggaraannya memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku.
“Menurut saya, konser Andrea Bocelli seharusnya bisa menjadi momentum positif bagi Indonesia. Kita perlu melihatnya bukan semata-mata sebagai pertunjukan musik, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat diplomasi budaya, menggerakkan industri kreatif, dan membuka ruang kolaborasi internasional. Indonesia harus mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi pertunjukan kelas dunia,” ujar Angga.
Ia menegaskan, dukungan terhadap pertunjukan seni internasional tidak berarti mengesampingkan persoalan kemanusiaan, termasuk solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Menurutnya, komitmen kemanusiaan dan pengembangan industri kreatif merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan.
“Solidaritas terhadap Palestina harus tetap menjadi komitmen moral dan politik Indonesia karena itu merupakan harga mati sesuai konstitusi. Namun, pada saat yang sama, kita juga perlu membangun industri kreatif yang kuat dan diplomasi budaya yang efektif. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Yang diperlukan adalah cara pandang yang proporsional, kebijakan yang jelas, serta pelaksanaan yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Angga menjelaskan, dampak pertunjukan musik berskala internasional tidak terbatas pada penjualan tiket maupun aktivitas di atas panggung. Kegiatan semacam itu berpotensi menggerakkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pariwisata, hingga jasa produksi, tata panggung, pencahayaan, dan tata suara.
Menurut dia, keterlibatan berbagai sektor tersebut dapat membuka peluang kerja bagi tenaga profesional sekaligus memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jangan melihat konser internasional hanya dari apa yang berlangsung di atas panggung. Ada pekerja kreatif, penyedia jasa, pelaku UMKM, sektor pariwisata, dan berbagai usaha pendukung yang berpotensi mendapatkan manfaat. Pertunjukan kelas dunia dapat menjadi penggerak ekonomi apabila dikelola dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi ekosistem lokal,” katanya.
Ia menambahkan, kepastian regulasi dan kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan promotor, investor, seniman, serta pelaku industri kreatif untuk menyelenggarakan kegiatan berskala internasional di Indonesia.
Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, menurut Angga, Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi pasar hiburan global, tetapi juga berkembang sebagai pusat pertunjukan, produksi, dan kolaborasi kreatif di kawasan.
Dari perspektif hubungan internasional, Angga memandang kehadiran seniman kelas dunia sebagai salah satu instrumen diplomasi budaya yang dapat memperluas interaksi antarmasyarakat dan memperkuat citra Indonesia di tingkat global.
Namun, ia menilai diplomasi budaya perlu dibangun melalui pertukaran yang setara, termasuk dengan memperluas kesempatan bagi seniman Indonesia untuk tampil di panggung internasional.
“Kalau kita ingin kebudayaan Indonesia dikenal dunia, kita juga harus membangun keberanian untuk terlibat dalam pertukaran budaya internasional. Kita bisa menyambut seniman dunia sekaligus memperluas panggung bagi seniman Indonesia. Inilah diplomasi budaya yang sehat: saling mengenal, saling menghargai, dan sama-sama memperoleh manfaat,” jelasnya.
Angga menilai pemerintah dan penyelenggara dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat keterlibatan pekerja kreatif lokal, mempromosikan kebudayaan Indonesia, serta membuka peluang kerja sama dengan pelaku industri kreatif dari berbagai negara.
Dengan demikian, penyelenggaraan pertunjukan internasional diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekosistem kebudayaan dan ekonomi kreatif nasional.
Menanggapi beragam pandangan masyarakat terkait rencana konser tersebut, Angga menekankan pentingnya menjaga ruang dialog yang terbuka dan saling menghormati. Ia menilai kritik dan aspirasi publik tetap perlu didengar, sementara keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan harus mengacu pada ketentuan hukum, kewenangan otoritas terkait, dan pertimbangan kepentingan nasional.
“Pada prinsipnya, saya melihat konser ini sebagai peluang yang patut didukung untuk terlaksana. Kita tidak seharusnya kehilangan kesempatan memperkuat industri kreatif dan diplomasi budaya hanya karena perdebatan yang belum ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang proporsional. Aspirasi masyarakat tetap perlu dihormati, tetapi peluang bagi kemajuan industri kreatif nasional juga harus diperhitungkan secara serius,” ungkapnya.
Ia berharap polemik tersebut dapat menjadi momentum untuk membangun kesepahaman yang lebih matang antara pemerintah, penyelenggara, pelaku industri kreatif, dan masyarakat.
Menurut Angga, Indonesia perlu membangun kepercayaan diri untuk terlibat dalam pergaulan budaya dunia tanpa meninggalkan prinsip kemanusiaan maupun mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Indonesia harus percaya diri menjadi bagian dari pergaulan budaya dunia. Kita dapat menjaga prinsip kemanusiaan, menghormati aspirasi masyarakat, sekaligus mendukung terselenggaranya konser internasional yang membawa manfaat. Jangan sampai kita hanya sibuk memperdebatkan sebuah pertunjukan, sementara peluang ekonomi, jejaring internasional, dan penguatan industri kreatif yang bisa dihasilkan justru terabaikan,” tutupnya.
Narasumber:
Angga Putra Pratama merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
Jurnalis Anwar.W
