Tasikmalaya. Peristiwajabar.co.id — Pembangunan sumur bor yang bersumber dari anggaran Dana Desa Tahap Dua Tahun 2026 di kampung Ciawitali Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sorotan. Perhatian muncul terkait lokasi pembangunan yang berada di atas tanah milik pribadi Kepala Desa Karangnunggal, Herliman Idris, serta perbedaan keterangan mengenai keterlibatan unsur lembaga desa dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.Kamis 29/10/2026 Jawabarat
Kepala Desa Karangnunggal, Herliman Idris, saat di konfirmasi melalui telpon Whatsaap, menjelaskan bahwa proses perencanaan program pembangunan sumur bor telah melalui tahapan musyawarah, mulai dari musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurut Herliman, penentuan lokasi pembangunan merupakan bagian dari upaya menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat. Ia mengakui bahwa lokasi sumur bor tersebut berada di atas tanah miliknya yang telah dihibahkan untuk kepentingan warga.
“Tanah itu kebetulan tanah saya. Ya, hitung-hitung membantu warga,” ujar Herliman.
Ia juga menyatakan bahwa dokumen surat dan berita acara terkait penghibahan tanah telah diselesaikan. Herliman menambahkan, proses penghibahan tersebut diketahui oleh sejumlah tokoh masyarakat dan unsur kelembagaan desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Namun, keterangan berbeda disampaikan Ketua LPM Desa Karangnunggal, Jaja. Ia mengakui bahwa pihaknya kerap menerima undangan dalam rapat perencanaan program desa. Akan tetapi, menurutnya, keterlibatan tersebut tidak selalu berlanjut ketika program memasuki tahap realisasi di lapangan.
“Kalau perencanaan program, kami memang sering diundang rapat di desa. Tetapi, ketika pelaksanaannya, saya tidak dilibatkan. Bahkan, informasi mengenai adanya pengerjaan justru saya ketahui dari warga,” ungkap Jaja.
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterlibatan unsur kelembagaan desa dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
Jaja juga menyoroti persoalan penentuan lokasi. Menurut keterangannya, pembahasan mengenai rencana pembangunan dan lokasi kegiatan perlu ditelusuri kembali untuk memastikan apakah informasi mengenai penggunaan tanah pribadi serta proses hibah telah disampaikan secara terbuka dalam forum perencanaan.
Dengan demikian, persoalan yang mengemuka bukan hanya menyangkut manfaat pembangunan sumur bor bagi masyarakat, melainkan juga transparansi proses pengambilan keputusan, keterlibatan lembaga desa, dan kejelasan status hukum tanah yang digunakan.
Terpisah, pengamat hukum Ido, S.H., menilai pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran pemerintah di atas tanah pribadi perlu dicermati dari aspek administrasi, pengelolaan aset, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, status kepemilikan dan penghibahan tanah merupakan aspek penting yang harus dipastikan melalui dokumen resmi. Penggunaan anggaran publik untuk membangun fasilitas di atas tanah pribadi berpotensi menimbulkan persoalan apabila hak atas tanah, proses hibah, serta mekanisme pencatatan aset tidak diselesaikan sesuai ketentuan.
Ia menekankan bahwa klaim penghibahan tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan lisan. Keabsahan dan waktu pelaksanaan hibah perlu dibuktikan melalui dokumen yang dapat diperiksa, termasuk kejelasan objek tanah, batas bidang, serta status kepemilikannya.
Dalam konteks tersebut, sejumlah dokumen yang relevan untuk ditelusuri antara lain berita acara musyawarah, dokumen perencanaan dan anggaran kegiatan, bukti penghibahan tanah, serta dokumen pencatatan dan pengelolaan aset hasil pembangunan.
Terkait kemungkinan pelanggaran hukum, penilaiannya harus didasarkan pada pemeriksaan fakta dan dokumen. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, administrasi pemerintahan desa, dan pemberantasan tindak pidana korupsi baru dapat diterapkan terhadap perkara konkret setelah unsur-unsur hukumnya diuji oleh pihak yang berwenang.
Pembangunan sumur bor pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih. Namun, manfaat program bagi warga perlu berjalan seiring dengan tertib administrasi, transparansi penggunaan anggaran, dan kepastian hukum atas tanah yang menjadi lokasi pembangunan.
Karena itu, klarifikasi mengenai kapan tanah tersebut dihibahkan, bagaimana batas dan luas bidang yang dihibahkan, serta bagaimana status aset sumur bor dicatat menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Pemeriksaan dokumen oleh instansi pengawasan yang berwenang juga dapat memberikan kejelasan apabila ditemukan perbedaan keterangan atau ketidaksesuaian prosedur.
Hingga seluruh dokumen dan fakta terkait diperiksa, persoalan pembangunan sumur bor di Desa Karangnunggal perlu ditempatkan sebagai isu tata kelola pemerintahan desa yang membutuhkan keterbukaan dan klarifikasi menyeluruh.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai penggunaan Dana Desa, sementara seluruh pihak yang terkait berhak mendapatkan penilaian yang adil berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.(A,D)
