Ciamis. Peristiwajabar.co.id — Aliran irigasi Ciputrahaji di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tercemar cairan limbah yang diduga berasal dari aktivitas produksi tahu dan tempe, serta sampah domestik masyarakat.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ace Cahyadi, Sub Unit Pengairan (SUP) Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat. Ia mengaku geram setelah melihat langsung kondisi saluran irigasi yang dipenuhi cairan limbah dan sampah.
Ace menegaskan, saluran irigasi memiliki fungsi utama untuk mengalirkan air bagi kebutuhan pertanian, khususnya persawahan, sehingga tidak semestinya digunakan sebagai tempat pembuangan limbah maupun sampah.
“Saluran irigasi bukan tempat pembuangan sampah dan limbah. Apa pun alasannya, tidak dibenarkan membuang limbah ke saluran irigasi, apalagi jika tidak melalui proses filterisasi,” ujar Ace, Selasa (29/9/2026).
Menurut dia, keberadaan limbah di saluran irigasi berpotensi mengganggu fungsi utama jaringan pengairan yang dibangun untuk menunjang kebutuhan sektor pertanian.
“Saya tegaskan, saluran irigasi ini fungsinya bukan untuk pembuangan limbah. Jadi tidak diperbolehkan membuang limbah ke sini. Saluran irigasi dibuat untuk menyalurkan air ke area persawahan,” katanya.
Ace juga mempertanyakan informasi mengenai adanya izin pembuangan limbah ke saluran irigasi yang disebut-sebut diberikan kepada sejumlah pengusaha tahu dan tempe di wilayah Desa Sindanghayu.
Ia meminta agar informasi tersebut dibuktikan dengan dokumen dan diverifikasi oleh pihak berwenang.
“Kalau benar sudah ada izinnya, mana? Coba saya lihat berkasnya,” ujarnya.
Ace mengatakan, persoalan pencemaran di saluran irigasi selama ini kerap berujung pada keluhan yang diarahkan kepada pihak SDA, baik dari pemerintah setempat maupun masyarakat.
“Saya jadi heran kenapa pihak SDA yang selalu disalahkan. Padahal permasalahannya ada di masyarakat yang tidak memiliki kesadaran bahwa membuang limbah ke saluran irigasi Ciputrahaji itu tidak diperbolehkan,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama instansi terkait dapat mengambil langkah tegas dan mencari solusi agar persoalan pencemaran tidak terus berulang.
“Saya harap ada ketegasan dari pihak berwenang Kabupaten Ciamis supaya tidak terjadi lagi persoalan seperti ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan DPRKPLH Ciamis, Rini Valianti, mengatakan pihaknya telah berulang kali memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pengusaha tahu dan tempe agar memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menurut Rini, keberadaan IPAL diperlukan agar limbah hasil kegiatan usaha dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak mencemari lingkungan.
“Kami dari dinas sudah sering mengingatkan supaya pengusaha tahu tempe membuat IPAL. Namun tampaknya tidak digubris sehingga permasalahan limbah ini kerap terjadi,” ujar Rini, Selasa (29/9/2026).
Ia mengaku heran karena imbauan tersebut belum sepenuhnya diindahkan oleh sebagian pelaku usaha. Menurutnya, penyelesaian persoalan limbah membutuhkan komitmen dari para pelaku usaha sekaligus pengawasan dan penanganan dari pihak berwenang.
Rini menegaskan, apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati tidak terdapat itikad baik untuk membangun IPAL, persoalan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk ditindaklanjuti.
“Kami berharap pelaku pengusaha ada itikad baik dengan membuat IPAL. Tentunya agar persoalan ini tidak terus terjadi. Jika tetap membandel, kami akan menyerahkan perkara ini kepada pihak Satpol PP untuk ditindak sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Persoalan pencemaran di saluran Ciputrahaji kini menyoroti dua hal sekaligus: pentingnya menjaga fungsi jaringan irigasi untuk pertanian dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah. Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan langkah bersama agar saluran irigasi tidak terus menjadi muara limbah dan sampah yang pada akhirnya dapat mengganggu lingkungan maupun aktivitas pertanian masyarakat.
(Rvn)
