Tasikmalaya Peristiwajabar.co.id – H. Usup, Kepala Desa Karangmekar, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan desa yang dinilai semakin berat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat berbincang dengan media. Rabu 20/05/2026. .jawabarat.
Menurut H. Usup, alokasi anggaran yang diterima desa saat ini tergolong sangat terbatas, yakni hanya berkisar Rp370 juta. Meski demikian, ia memastikan pengelolaan dana desa selama ini tetap berjalan sesuai aturan dan dilakukan secara tertib.
“Sudah lama saya di sini, dari jadi tukang sapu pun saya tahu betul seluk-beluk anggaran. Sekarang desa cuma dikasih sekitar 370-an juta rupiah. Alhamdulillah sejauh ini pengelolaannya sudah sesuai aturan dan berjalan lancar,” ujarnya.
Namun, keterbatasan anggaran tersebut dinilai sangat terasa ketika menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mencontohkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) keluarga yang saat ini nilainya hanya sekitar Rp24.300 per penerima.
“Untuk BLT keluarga masih bisa disalurkan, tapi nilainya sekitar Rp24.300 saja per orang. Memang tidak seberapa nilainya, tapi paling tidak alhamdulillah masih ada yang turun ke warga,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, H. Usup mengaku tidak ingin menuntut berlebihan kepada pemerintah. Namun, ia berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan memberi ruang lebih besar bagi desa untuk bergerak.
“Harapan kami sebenarnya sederhana. Kami ingin membangun desa, tapi kebijakan tetap ditentukan di atas. Kadang rasanya seperti sapi yang diikat, diberi makan tapi tidak bisa bergerak leluasa karena terlalu banyak aturan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa prioritas utama penggunaan Dana Desa seharusnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, jika memang harus ada pengurangan anggaran, maka yang dipangkas sebaiknya sektor birokrasi atau administrasi, bukan hak warga.
“Kalau perlu potong semuanya, tidak perlu ada istilah Dana Desa kalau akhirnya tidak dirasakan warga. Uang itu seharusnya langsung kembali ke masyarakat. Desa tetap menjalankan tugasnya, tapi manfaatnya harus benar-benar sampai ke warga,” tegasnya.
H. Usup menilai pembagian anggaran saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia berharap sebagian besar dana dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan fasilitas umum dan perbaikan infrastruktur desa.
“Daripada pusing membagi-bagi yang belum tentu tepat sasaran, lebih baik sebagian besar langsung ke warga. Sekarang yang benar-benar dirasakan masyarakat mungkin baru sekitar 40 persen,” tambahnya.
Selain soal anggaran, ia juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan fisik di desa. Menurutnya, warga sering kali tidak mengetahui rincian anggaran maupun proses musyawarah pembangunan.
“Kalau ada rencana bangunan baru, warga sering tidak tahu berapa nilainya dan tidak dilibatkan. Padahal lahannya tanah desa yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Bahkan ada kasus lima rumah warga harus digusur, sementara kondisi ekonominya rata-rata menengah ke bawah,” jelasnya.
Meski demikian, H. Usup juga mencontohkan bagaimana pelayanan desa yang baik dapat langsung dirasakan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan sederhana warga, seperti bantuan bambu untuk keperluan pribadi maupun ibadah, dapat dipenuhi melalui anggaran desa tanpa proses berbelit.
“Warga ada yang membutuhkan bambu untuk keperluan tertentu, dan itu bisa dipenuhi dari desa tanpa harus meminta berkali-kali. Nah, seperti itulah yang kami harapkan: anggaran ada, aturan berjalan, tapi manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” pungkasnya.
Bagi masyarakat Karangmekar, pengelolaan keuangan desa yang ideal bukan hanya soal administrasi yang tertib, tetapi bagaimana anggaran yang ada mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Jurnalis : Anwar.W
