Ciamis. Peristiwajabar.co.id – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis menegaskan bahwa penetapan biaya pendidikan di madrasah harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan pihak madrasah, orang tua siswa, komite, serta unsur terkait lainnya.
Hal tersebut disampaikan Jajang Jamaludin, S.Pd., M.M., selaku Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis, menanggapi dinamika terkait pembiayaan pendidikan yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan madrasah di wilayah Ciamis.Selasa 22/09/2026 Jawa barat.
Menurut Jajang, pembiayaan pendidikan pada lembaga formal, termasuk madrasah, dapat bersumber dari beberapa pihak. Di antaranya anggaran yang berasal dari pemerintah melalui APBN dan APBD, serta sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, untuk pembiayaan yang bersumber dari masyarakat, terdapat ketentuan yang memberikan ruang bagi lembaga pendidikan untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari orang tua, alumni maupun pihak ketiga.
“Setiap lembaga pendidikan memiliki hak untuk menghitung kebutuhan pendidikan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, penetapan besaran biaya pendidikan harus melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai komponen,” ujar Jajang.
Ia menyebut, komponen yang perlu dilibatkan antara lain kepala madrasah, orang tua siswa, komite madrasah, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan lembaga pendidikan.
Jajang juga menekankan bahwa penetapan besaran biaya pendidikan tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan lembaga. Kondisi ekonomi orang tua siswa dan kemampuan masyarakat di lingkungan madrasah juga harus menjadi pertimbangan.
“Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis mengimbau, ketika menentukan besaran biaya pendidikan yang akan diberlakukan di setiap lembaga, mohon dipertimbangkan juga kondisi ekonomi orang tua siswa,” katanya.
Menurut dia, keputusan mengenai pembiayaan pendidikan sebaiknya merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak madrasah dan orang tua yang difasilitasi oleh komite madrasah. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan diharapkan tidak menimbulkan kesan adanya beban yang diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing orang tua.
Jajang secara khusus mengingatkan komite madrasah agar tidak hanya berperan secara administratif dalam pembahasan anggaran pendidikan.
Menurutnya, setiap rencana anggaran yang diajukan pihak madrasah perlu dikaji terlebih dahulu, terutama menyangkut urgensi kebutuhan dan program prioritas yang akan dilaksanakan.
“Pada saat penetapan anggaran pendidikan yang disodorkan oleh lembaga, dalam hal ini kepala madrasah, sebelum ditetapkan mohon dikaji terkait urgensi dan program prioritas di lembaga itu sendiri,” ujarnya.
Setelah dilakukan pembahasan, penetapan anggaran dapat disesuaikan dengan kriteria dan kebutuhan madrasah dengan tetap mempertimbangkan kondisi serta kearifan lokal di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, Jajang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun lembaga pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan madrasah di Kabupaten Ciamis, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan kemampuan masyarakat.
“Ketika ada permasalahan yang memang bisa dimusyawarahkan dan harus dimusyawarahkan, lebih baik dibicarakan dengan pihak lembaga dan komite sehingga hasil kesepakatannya tidak memberatkan salah satu pihak,” katanya.
Jajang kembali menegaskan bahwa persoalan pembiayaan pendidikan perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan bersama, dengan mengedepankan transparansi, musyawarah, kemampuan ekonomi orang tua, serta kebutuhan nyata lembaga pendidikan.
Terkait dasar hukum pembiayaan yang bersumber dari masyarakat di lingkungan madrasah, Jajang menyebut adanya PMA Nomor 16 Tahun 2020 serta kepdinjen Pendis nomor 3601 tahun 2024 sebagai salah satu payung hukum yang menjadi rujukan dalam pengelolaan dana komite.dan dokumen.
“Intinya, tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.( Asep.D).
