Tasikmalaya. Peristiwajabar.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kini justru menuai polemik di tengah publik. Isu rencana pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk kepala dapur dan tenaga pengelola program memicu perdebatan luas, terutama terkait besaran anggaran yang dinilai fantastis.
Berdasarkan informasi yang beredar, setiap unit motor listrik tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp50 juta. Jika dikalkulasikan, total anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai angka triliunan rupiah. Kondisi ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Obrolan Warung Kopi: Dari Santai Jadi Sorotan
Di Kabupaten Tasikmalaya, perbincangan soal MBG bahkan ramai dibahas dalam obrolan santai warga di warung kopi. Sejumlah warga mulai menyematkan julukan “Monster MBG” sebagai bentuk sindiran terhadap program tersebut.
Sebutan itu muncul bukan tanpa alasan. Selain nilai pengadaan yang dinilai tidak masuk akal, masyarakat juga mempertanyakan manfaat langsung program tersebut bagi rakyat kecil.
“Jangan-jangan ini bukan untuk rakyat miskin, tapi jadi ladang baru bagi elit. Nanti yang kaya makin kaya,” ujar salah seorang warga dalam perbincangan santai.
Dipertanyakan: Prioritas atau Pemborosan?
Kontroversi semakin menguat ketika berbagai pihak mulai mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan tersebut. Program yang seharusnya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dinilai berpotensi bergeser menjadi ajang pengadaan fasilitas.
Seorang pengamat sosial menilai, penggunaan anggaran seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas makanan dan layanan kesehatan.
“Program gizi mestinya fokus pada substansi, bukan fasilitas penunjang yang terkesan mewah. Kenapa harus motor listrik dengan harga tinggi?” ujarnya.
Kekhawatiran pun mencuat terkait potensi praktik mark-up dan penyalahgunaan anggaran, yang kerap menjadi sorotan dalam proyek-proyek berskala besar.
Sindiran Tajam: “Program Balas Jasa”
Tak hanya kritik, sindiran tajam juga muncul dari masyarakat. Dalam obrolan tersebut, ada warga yang menyebut program MBG terkesan seperti “program balas jasa” bagi kelompok tertentu.
“Yang diuntungkan siapa? Rakyat kecil atau elit? Jangan sampai ini cuma jadi bagi-bagi keuntungan,” ucap warga lainnya dengan nada skeptis.
Harapan Publik: Transparansi dan Tepat Sasaran
Di tengah polemik yang berkembang, masyarakat berharap pemerintah dapat lebih transparan dan bijak dalam mengelola anggaran negara. Program sosial seperti MBG diharapkan tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Warga juga mengingatkan agar program tersebut tidak hanya menjadi wacana di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Jangan sampai program bagus malah jadi beban anggaran dan hanya menguntungkan segelintir pihak,” pungkas salah satu warga.
Jurnalis : Anwar.W
