KAB. TASIKMALAYA. Peristiwajabar.co.id. – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sekolah Rakyat (SR), hingga Perguruan Tinggi di Kecamatan Karangnunggal yang selama ini digembar-gemborkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, kini menuai polemik di tengah masyarakat. Ketidaksinkronan pernyataan antarpejabat terkait proyek strategis tersebut memicu kekecewaan warga yang menilai pemerintah belum memberikan kepastian nyata.
Keresahan masyarakat akhirnya mendorong Aliansi Masyarakat Karangnunggal (AMKAR) menggelar audiensi resmi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Bappeda. Pertemuan berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (22/05/2026).
Dalam audiensi tersebut, terungkap bahwa dokumen kajian kelayakan atau *Feasibility Study* (FS) serta sejumlah dokumen perencanaan penting lainnya belum diketahui keberadaannya oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi itu dinilai menimbulkan tanda tanya besar terkait kesiapan dan legalitas perencanaan pembangunan.
Perwakilan AMKAR, Asep Bahtiar, mengaku kecewa karena sejak 2019 masyarakat Karangnunggal terus menerima janji tanpa realisasi yang jelas.
> “Sejak tahun 2019, Kecamatan Karangnunggal ini rasanya hanya dijadikan sasaran perjalanan dinas saja. Anggaran terserap banyak, tapi realisasinya hanya omong kosong belaka. Masalah rencana pembangunan RSUD ini dari tahun 2019 sampai sekarang masih jadi isu, belum ada tanda-tanda kejelasan,” tegas Asep.
Hal senada disampaikan perwakilan AMKAR lainnya, Oong Yayan. Ia menilai rencana pembangunan RSUD, Sekolah Rakyat, maupun Perguruan Tinggi di Karangnunggal berpotensi hanya menjadi ajang pencitraan sebagian pihak.
> “Pernyataan satu pejabat dengan pejabat lainnya berbeda-beda dan tidak nyambung. Ini sangat merugikan kami warga Karangnunggal,” ujar Oong.
Ia menegaskan bahwa audiensi tersebut bukan akhir perjuangan masyarakat. Menurutnya, warga akan terus mengawal proses tersebut hingga ada kepastian hukum dan realisasi konkret dari pemerintah daerah.
> “Kami tidak akan diam sampai di sini. Audiensi ini baru awal perjuangan kami meminta bukti nyata. Jangan sampai wacana ini kembali jadi omong kosong,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepluoh, mengaku pihaknya juga belum mendapatkan koordinasi yang jelas terkait rencana pembangunan tersebut.
> “Kami selaku wakil rakyat berkomitmen memfasilitasi proses ini. Kami akan meminta kejelasan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten, khususnya Bupati dan dinas terkait, karena sejauh ini koordinasi memang belum berjalan baik,” ungkapnya.
Ia menyebut Komisi IV telah meminta Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Dinas Sosial segera menyusun laporan hasil penelusuran atas aspirasi masyarakat Karangnunggal untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya.
Menurut Asep, langkah tersebut penting agar polemik yang berkembang tidak terus memunculkan asumsi negatif di tengah masyarakat.
> “Kami ingin semuanya jelas, transparan, dan sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian dan harapan kosong,” pungkasnya.
Polemik pembangunan fasilitas publik di Karangnunggal kini menjadi perhatian masyarakat luas. Warga menanti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan kepastian atas proyek yang telah lama dijanjikan tersebut.
Jurnalis.:Anwar. W
