Ciamis. Peristiwajabar.co.id – Kepala Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Persatuan Umat Islam (PUI) Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Yeyef Nursobah, mengakui adanya tindakan offside atau kekeliruan mekanisme yang dilakukan pihak sekolah saat mendampingi siswa mencairkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
Yeyef menjelaskan bahwa setelah proses pencairan dana selesai, para siswa diminta menyerahkan uang tersebut kepada guru. Langkah ini diambil dengan maksud awal untuk mengamankan dana sebelum pihak sekolah berkoordinasi dengan orang tua murid.
“Uang itu memang dipegang para guru terlebih dahulu, sebelum nantinya kami menggelar rapat dengan orang tua guna membahas masalah tunggakan bagi mereka yang mendapatkan bantuan program tersebut,” ujar Yeyef saat ditemui di lingkungan sekolah, Jumat (18/9/2026).
Pihak sekolah berterus terang bahwa prosedur pengamanan dana PIP tersebut melompati proses musyawarah. Pihak manajemen sekolah menyayangkan tidak digelarnya rapat koordinasi dengan orang tua murid terlebih dahulu sebelum dana tersebut ditahan oleh guru.
“Ini mungkin menjadi bahan evaluasi buat kami ke depannya. Namun yang jelas, uang tersebut memang digunakan untuk membayar tunggakan pihak siswa, bukan untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.
Yeyef menambahkan, setelah polemik tersebut bergulir, pihak sekolah akhirnya menggelar rapat bersama orang tua murid. Menurut klaimnya, mayoritas orang tua siswa menyatakan sepakat bahwa dana bantuan PIP dialokasikan untuk melunasi tunggakan biaya administrasi sekolah anak-anak mereka.
“Kami pun sudah memiliki berita acaranya, bahkan berkas administrasinya pun sudah kami tunjukkan ke Kemenag (Kementerian Agama) melalui pengawas,” kata Yeyef menambahkan.
Sebagai informasi, total terdapat 80 siswa di MA PUI Banjarsari yang terdaftar sebagai penerima manfaat PIP, dengan besaran bantuan masing-masing senilai Rp1,8 juta. Dari total penerima tersebut, mayoritas siswa tercatat masih memiliki kewajiban administrasi yang belum diselesaikan.
“Rinciannya, 50 orang siswa aktif masih memiliki tunggakan. Sementara 30 orang lainnya berstatus sudah alumni, dan uangnya sudah kami serahkan sepenuhnya kepada mereka karena sudah tidak memiliki tunggakan di sekolah,” ungkapnya.
Merespons dinamika yang berkembang, Yeyef menyatakan pihak sekolah memaklumi munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat mengenai prosedur pencairan bantuan ini. Pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan tata kelola bantuan ke depan.
“Semua masukan dan kritikan yang kami dapatkan akan dijadikan bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak sampai terulang kembali,” pungkas Yeyef.(Rvn)
