Tasikmalaya. Peristiwajabar.co.id – Kondisi penataan kota di Tasikmalaya kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Fenomena pedagang kaki lima (PKL) yang menduduki trotoar hingga bahu jalan kian marak di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Dadaha, Jalan HZ Mustofa, hingga ruas lainnya.
Alih-alih menjadi ruang aman bagi pejalan kaki, trotoar justru berubah fungsi menjadi lapak dagangan. Akibatnya, warga terpaksa berjalan di badan jalan yang padat kendaraan, meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu kelancaran lalu lintas.
Selain menghambat mobilitas, keberadaan PKL yang tidak tertata juga membuat wajah kota tampak semrawut. Penataan yang dinilai setengah hati ini memicu kritik tajam dari warga yang menilai pemerintah kota belum serius dalam menata ruang publik.
Rendi, salah seorang warga Tasikmalaya, secara blak-blakan mengungkapkan kekecewaannya.
“Pamaréntah teh ulah ngan saukur seremonial wae dina penataan kota. Kudu aya tindakan tegas ka PKL nu teu dina tempatna. Trotoar teh hak pejalan kaki, lain keur dagang,” ujarnya.
Ia menilai, salah satu akar persoalan adalah meluasnya aktivitas PKL tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang konsisten. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan lemahnya tata kelola ruang kota.
Lebih lanjut, Rendi menyarankan agar Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak gengsi untuk belajar dari daerah lain yang dinilai berhasil dalam penataan kota, salah satunya Kabupaten Ciamis.
“Coba we diajar ka Ciamis. Di dinya trotoar jelas keur nu leumpang, rapih, tertib. Tasik masa teu bisa? Walikota kudu wani belajar ka Bupati Ciamis soal tata kota nu bener,” tegasnya.
Warga pun berharap kritik ini tidak sekadar didengar, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Penataan kota yang konsisten dan berpihak pada kepentingan publik dinilai menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman.
“Ulah ngan rame di acara, tapi sepi dina tindakan,” celetuk warga lainnya, menyiratkan harapan agar perubahan nyata segera terwujud di Kota Tasikmalaya.
Jurnalis : Anwar.W
