Ciamis. Peristiwajabar.co.id — Sikap Madrasah Aliyah (MA) PUI Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang tidak langsung membagikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada sejumlah siswa karena alasan adanya tunggakan kewajiban sekolah, menuai sorotan dari tokoh masyarakat setempat.
Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Banjarsari, Asep Davi, menilai langkah tersebut semestinya dilakukan melalui mekanisme musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan orang tua siswa dan pihak komite sekolah.
Menurut Asep, dana PIP pada prinsipnya merupakan bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa guna menunjang kebutuhan pendidikan. Karena itu, ia menilai persoalan tunggakan kewajiban siswa kepada sekolah merupakan hal yang berbeda dan perlu diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati bersama.
“Program PIP merupakan hak siswa untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Pemerintah juga telah menegaskan bahwa bantuan tersebut harus diterima secara utuh tanpa adanya potongan atau pungutan dengan alasan iuran komite, administrasi maupun biaya operasional,” kata Asep, Kamis (17/9/2026).
Ia menyoroti keputusan pihak madrasah yang disebut telah mengambil atau menahan dana bantuan sebelum adanya persetujuan dari orang tua siswa.
Menurutnya, apabila terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh siswa, pihak sekolah seharusnya terlebih dahulu menggelar musyawarah bersama komite dan orang tua. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan.
“Apalagi pengambilan uang PIP sebelumnya belum mendapatkan persetujuan orang tua. Minimal pihak sekolah harus menggelar rapat terlebih dahulu dengan komite dan orang tua. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah dibuat berita acara serah terima,” ujarnya.
Asep juga mengingatkan agar pengelolaan dana bantuan pendidikan dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai penggunaan atau pemotongan dana bantuan tanpa mekanisme yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penmad) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, Jajang Jamaludin, mengatakan Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada siswa untuk mendukung pembiayaan maupun kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.
Menurut Jajang, kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan dapat berbeda. Namun, apabila dana bantuan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban tertentu kepada lembaga, menurutnya harus didahului proses musyawarah dan persetujuan orang tua siswa.
“Kebutuhan tiap-tiap lembaga itu berbeda. Namun, selama terlebih dahulu dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan dari orang tua, maka bisa dilakukan. Alangkah baiknya sebelum pengambilan, harus ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu dari kedua belah pihak,” kata Jajang.
Ia juga menyebut terdapat ketentuan Kementerian Agama yang menjadi dasar pengelolaan bantuan pendidikan di lingkungan madrasah, termasuk sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1306.
Jajang menjelaskan, apabila dalam musyawarah orang tua siswa mengakui masih memiliki kewajiban kepada lembaga dan menyatakan persetujuan untuk menyelesaikannya menggunakan dana bantuan tersebut, maka mekanisme itu dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat.
“Ketika dalam musyawarah tersebut orang tua mengakui masih memiliki kewajiban ke lembaga dan mereka setuju untuk membayarnya dengan uang bantuan tersebut, maka itu sah-sah saja dilakukan,” ujarnya.
Namun demikian, Jajang mengaku pihaknya belum mengetahui secara detail mekanisme yang diterapkan MA PUI Banjarsari dalam pengambilan atau penahanan dana PIP siswa.
“Lembaga swasta itu memiliki otoritasnya sendiri. Namun secara aturan mereka juga berada di bawah naungan PMA Nomor 1306,” katanya.
Persoalan tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut mekanisme penyaluran dana bantuan pendidikan kepada siswa serta pentingnya keterlibatan orang tua dalam setiap kesepakatan penggunaan dana bantuan tersebut.(Rvn)
