Ciamis. Peristiwajabar.co.id – Ratusan petani dan anak petani dari Kecamatan Lakbok dan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mendeklarasikan pembentukan Aliansi Petani Lakbok dan Purwadadi (APLP). Wadah tersebut dibentuk sebagai ruang bersama untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas berbagai persoalan lokal di sektor pertanian.
Deklarasi APLP berlangsung di Desa Kertajaya, Kecamatan Lakbok, Minggu (30/8/2026). Kehadiran organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah diskusi bagi para petani dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pertanian, khususnya di dua kecamatan yang selama ini menjadi salah satu penopang sektor pertanian Kabupaten Ciamis.
Ketua APLP Hasan Husen mengatakan, pembentukan aliansi tersebut lahir dari kesadaran dan kepedulian para petani serta anak petani yang ingin ikut berkontribusi dalam membangun dan memajukan sektor pertanian di Kecamatan Lakbok dan Purwadadi.
“APLP dibentuk murni atas kesadaran dan kepedulian para petani serta anak petani yang ingin membuat dan memajukan pertanian di wilayah Kecamatan Lakbok dan Purwadadi,” kata Hasan.
Menurut dia, APLP juga akan menjadi wadah untuk mendukung program pemerintah di bidang pangan, termasuk upaya mewujudkan swasembada pangan.
“Kami juga akan bersinergi dengan setiap unsur untuk bersama-sama memajukan pertanian di wilayah Purwadadi dan Lakbok,” ujarnya.
Hasan menyebutkan, hingga saat ini sekitar 200 petani telah bergabung menjadi anggota APLP. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena sejumlah petani lainnya menyatakan keinginan untuk bergabung.
Ke depan, APLP juga berencana menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berada di Kecamatan Lakbok dan Purwadadi.
“Kami nantinya juga akan bersilaturahmi dengan semua Gapoktan yang ada di dua kecamatan tersebut untuk menyamakan persepsi dalam rangka membangun pertanian menjadi lebih baik lagi,” tutur Hasan.
Usai deklarasi, Hasan mengatakan persoalan pembagian air untuk area persawahan menjadi salah satu agenda yang akan segera dibahas APLP.
Saat ini, pengelolaan distribusi air untuk kebutuhan pertanian di wilayah tersebut berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melalui Unit Pengelola Irigasi (UPI).
Hasan menilai masih terdapat sejumlah area persawahan di Lakbok dan Purwadadi yang mengalami kekurangan pasokan air. Karena itu, diperlukan solusi agar kebutuhan air untuk lahan pertanian dapat terpenuhi secara lebih optimal.
“Masih banyak area persawahan di Lakbok dan Purwadadi yang mengalami kekurangan air. Hal tersebut perlu ada solusi, seperti penambahan durasi pasokan air ke sawah yang ada di kedua wilayah tersebut,” ungkapnya.
Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lakbok, Efri Susan, mengapresiasi terbentuknya APLP. Menurutnya, aliansi tersebut dapat menjadi salah satu ruang diskusi bagi para petani di Lakbok dan Purwadadi.
Ia berharap keberadaan APLP tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga mampu mendorong peningkatan fasilitas, akses pertanian, hingga produktivitas hasil panen.
“Mudah-mudahan APLP juga bisa membantu memperlancar pertanian, baik itu fasilitas, akses pertanian, maupun membantu menambah hasil panen padi di kedua wilayah tersebut,” kata Efri.
Efri mengatakan pihaknya juga akan segera membuka ruang diskusi dengan berbagai kelembagaan pertanian di Kecamatan Lakbok. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan persepsi dalam upaya memajukan sektor pertanian.
“Mari kita bersama-sama berupaya untuk berjuang dan membentuk satu instrumen dalam rangka memajukan pertanian di kedua wilayah tersebut,” tuturnya.
Terkait persoalan air, Efri mengakui saat ini sejumlah area persawahan, khususnya di Kecamatan Lakbok, mengalami defisit pasokan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk menurunnya ketersediaan air.
Ia berharap APLP dapat menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pengelola sumber daya air, khususnya BBWS Citanduy, sehingga persoalan distribusi air dapat dicarikan solusi bersama.
“Mudah-mudahan APLP ini bisa menjembatani para petani dengan pihak pengelola air, yakni BBWS, agar durasi pasokan air ke dua wilayah tersebut kembali stabil,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Unit Pengelola Irigasi (UPI) BBWS Citanduy, Randi, membenarkan bahwa debit air di Sungai Citanduy saat ini mengalami penurunan akibat musim kemarau yang berkepanjangan.
Kondisi tersebut membuat BBWS Citanduy harus melakukan pengaturan terhadap durasi dan pola pembagian air ke area persawahan masyarakat.
“Saat ini memang debit air di Sungai Citanduy mengalami penurunan akibat musim kemarau panjang, sehingga pihak BBWS mengambil langkah untuk mengatur durasi pembagian air ke area persawahan milik masyarakat,” kata Randi.
Meski demikian, BBWS Citanduy, kata Randi, telah berupaya mencari sejumlah solusi untuk menjaga keberlangsungan pengairan pertanian. Salah satunya dengan memfasilitasi perbaikan jaringan irigasi tersier.
“Kami juga sudah berupaya mencarikan solusi, seperti memfasilitasi perbaikan irigasi tersier,” ujarnya.
Randi berharap kehadiran APLP dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan pertanian yang berkembang di Lakbok dan Purwadadi.
“Kami harap hadirnya APLP ini juga bisa membantu para petani mencarikan solusi terkait isu yang saat ini berkembang,” pungkasnya.
(Rvn)
