Ciamis. Peristiwajabar.co.id -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) patut diapresiasi. Namun, program ambisius ini hanya akan menjadi proyek seremonial belaka jika pelaksanaannya tidak berpijak pada dua hal mendasar: pemberdayaan ekonomi lokal dan kepatuhan terhadap standar operasional yang ketat.
Adapun menurut pandangan Prima MT Pribadi.” bahwa Pentingnya Petani dan UMKM Lokal dalam Rantai Pasok,..semestinya setiap dapur MBG di daerah, baik milik yayasan maupun mitra pemerintah wajib mengandalkan bahan baku dari petani lokal dan pelaku usaha mikro.
“Dan selain itu bukan soal efisiensi logistik atau penghematan biaya transportasi, tetapi ini adalah strategi kemandirian pangan daerah.”ucapnya
Lanjut Prima ‘ Koperasi petani, kelompok nelayan, hingga peternak kecil harus mendapat tempat dalam ekosistem MBG,
Meskipun negara hadir untuk gizi anak bangsa, mesti harus hadir pula memperkuat ekonomi rakyat di sekitarnya.
“Adapun Petunjuk Teknis MBG 2025, strategi ekosistem MBG memang mendorong belanja bahan pokok dari Bumdes dan koperasi. Tapi dalam praktiknya, pelibatan itu masih minim” tandasnya
Adapun Kualitas Gizi Tidak Boleh Ditukar Roti dan Susu Kotak, selain itu Prima mengingatkan bahwa” kualitas makanan MBG tidak boleh dikompromikan, “Banyak laporan di lapangan yang menyebut penggantian makan siang bergizi dengan makanan instan seperti susu kotak dan roti kemasan, jelas ini menyimpang dari standar gizi yang ditetapkan Juknis MBG 2025, yaitu 30–35% Angka Kecukupan Gizi (AKG) per porsi makan siang.”ungkapnya
Iapun menegaskan ” Program ini bukan proyek sembako atau konsumsi darurat,!! Kita bicara soal masa depan kecerdasan anak bangsa, seperti Gula tinggi yang ada di roti kemasan bisa jadi bom waktu kesehatan.
“Sebagai aktivis dan warga, saya merasa penting mengingatkan para pengelola dapur dan bidang gizi di tiap SPPG agar tidak bermain-main dengan menu.
Prima pun menambahkan” Patuhi SOP, Juklak, dan Juknis: Tidak Ada Tawar-Menawar
Sebagai aktivis yang mengikuti regulasi. “saya tekankan perlunya pengawasan ketat agar pelaksanaan MBG benar-benar mengikuti SOP, juklak, dan juknis. Tidak boleh ada kreativitas tanpa dasar.
“Di dalam dokumen resmi MBG, telah diatur rinci tentang standar menu, porsi, dan proses distribusi. Bahkan, lima kunci keamanan pangan dari WHO harus diterapkan, mulai dari kebersihan dapur hingga alat makan” imbuhnya
Prima pun singgung dan kritik soal keahlian di Bidang gizi harus memastikan bahwa” makanan yang diterima sekolah sudah memenuhi komposisi seimbang: ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah, tak hanya nasi dan mie goreng, dalam Pengawasan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mastikan anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif untuk kesehatan anak-anak kita” tandas prima.
Selain itu Prima mengatakan MBG Bisa Jadi Revolusi Sosial, Bila Dilaksanakan dengan Benar
Program MBG bisa menjadi tonggak perubahan sosial.
“Dan juga bisa memutus rantai kemiskinan gizi, membuka lapangan kerja di sektor pertanian dan logistik lokal, serta mendekatkan anak-anak pada makanan sehat berbasis lokal. Itupun semua kembali pada komitmen pelaksana di lapangan”tuturnya
Sebagai warga negara yang peduli, saya mengajak semua elemen mulai dari kepala daerah, pengurus yayasan penerima bantuan serta orang tua siswa untuk aktif mengawal program ini. Karena MBG bukan hanya tentang makan, tapi tentang keadilan sosial yang dihidangkan di atas piring makan anak-anak kita.” Pungkasnya.
Merdeka …merdeka.
