Pangandaran, Peristiwajabar.co.id – Polres Pangandaran menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait dalam rangka membahas pengawasan dan antisipasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (2/10/2025). Rapat berlangsung di Aula Auditorium Polres Pangandaran dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pangandaran, AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami, S.H., Ketua DPRD Asep Noordin H.M.M., Dandim 0625/Pangandaran Letkol Czi Ibnu Muntaha, M.Han., Kadisdikpora Dr. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd., Kadinkes Yadi Sukmayadi, S.Kep., M.M., serta perwakilan Kemenag, Satpol PP, Korwil SPPI, para kepala puskesmas, pengelola SPPG, dan kepala yayasan serta sekolah penerima manfaat MBG.
Dalam sambutannya, Bupati Citra menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama setelah adanya kasus keracunan makanan yang sempat terjadi.
“Harapan kami, kejadian kemarin menjadi yang pertama dan terakhir. Semua pihak harus melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
Kapolres Andri Kurniawan memaparkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 26 September 2025, tercatat 90 kasus keracunan makanan di Indonesia dengan total 8.673 korban. Jawa Barat termasuk salah satu provinsi dengan jumlah kasus tertinggi.
“Kita perlu menyusun strategi pengawasan terpadu, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga pelaporan cepat dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Satgas MBG telah dibentuk berdasarkan SK Bupati, dan ke depan TNI-Polri bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan akan melakukan inspeksi rutin dan penyuluhan sanitasi guna menjamin kualitas pangan.
Kadisdikpora Dr. Agus Nurdin menekankan pentingnya penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta pemasangan banner standar operasional prosedur (SOP) penanganan keracunan di seluruh sekolah penerima program MBG.
Sementara itu, Kadinkes Yadi Sukmayadi mengingatkan bahwa setiap makanan yang akan dikonsumsi oleh siswa harus melalui pemeriksaan sampel terlebih dahulu. Ia juga menegaskan bahwa penyedia makanan wajib menjaga higienitas dapur sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.
Ketua DPRD Asep Noordin menyoroti perlunya pemetaan jumlah sekolah dan siswa agar distribusi MBG tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya standar sanitasi di seluruh dapur penyedia makanan serta penunjukan guru penanggung jawab di setiap sekolah untuk melakukan pengecekan makanan.
Korwil SPPI Pangandaran, Virgin, melaporkan bahwa saat ini terdapat 24 dapur SPPG aktif dari total potensi 43 dapur di wilayah Pangandaran. Program MBG sendiri menyasar lebih dari 47.000 penerima manfaat, mencakup peserta didik dan kelompok non-didik seperti ibu hamil, menyusui, serta balita.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjamin keamanan dan kelangsungan program pangan bergizi di Kabupaten Pangandaran.( E Daenk)
