Tasikmalaya.Peristiwajabar.co.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya kembali menuai sorotan. Di tengah klaim pemerintah mengenai upaya peningkatan kualitas kesehatan dan gizi peserta didik, muncul suara-suara kritis dari masyarakat yang mempertanyakan efektivitas sekaligus arah kebijakan program tersebut.
Seorang warga Tasikmalaya Selatan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai program MBG bukan jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis. Coba dihitung, kalau anggaran MBG per siswa sekitar Rp15.000. Kalau memang ingin berdampak besar, seharusnya program ini dialihkan ke pendidikan gratis. Itu yang benar-benar dibutuhkan, bukan program gratis yang tidak jelas arah dan manfaat jangka panjangnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan sebagian warga yang merasa prioritas anggaran daerah perlu dievaluasi. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan akses pendidikan yang belum merata, kebijakan berbasis bantuan konsumtif dinilai belum tentu menyentuh akar persoalan.
Tak hanya soal efektivitas, program MBG juga diterpa isu kurang sedap. Beredar tudingan bahwa pelaksanaan program ini lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan penguasa maupun pejabat publik. Meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan, persepsi publik tentang potensi konflik kepentingan menjadi catatan serius yang tak boleh diabaikan.
Sumber tersebut juga menyinggung situasi yang menurutnya membuat masyarakat enggan bersuara.
“Masyarakat sering kali hanya bisa diam. Kalau mengkritik, khawatir dibungkam. Saya hanya curhat, semoga ini bisa jadi bahan evaluasi pemerintah,” tambahnya.
Kondisi ini menjadi bagian dari pantauan media di lapangan. Kritik yang muncul hendaknya tidak dipandang sebagai bentuk penolakan semata, melainkan sebagai aspirasi yang perlu dijawab secara terbuka dan transparan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk MBG, benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, bebas dari kepentingan kelompok tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi anggaran, polemik MBG di Kabupaten Tasikmalaya menjadi pengingat bahwa program bertajuk “gratis” sekalipun tetap harus diuji: apakah benar menjawab kebutuhan rakyat, atau sekadar menjadi etalase kebijakan tanpa dampak signifikan?
Jurnalis : Anwar.W
