Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang melarang pengecer untuk menjual elpiji 3 kilogram (kg). Namun, melihat situasi dan kondisi terkini di masyarakat, Presiden mengambil langkah proaktif dengan menginstruksikan agar pengecer dapat kembali menjual elpiji bersubsidi tersebut.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub-pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Sebelumnya, mulai 1 Februari 2025, penjualan elpiji 3 kg tidak lagi tersedia di warung pengecer. Kebijakan ini didasarkan pada peraturan untuk memastikan distribusi LPG subsidi lebih tepat sasaran kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani yang telah ditentukan dalam materi sosialisasi program subsidi tepat yang dikeluarkan PT Pertamina Patra Niaga di Manado, 23 Januari 2025.
Namun, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama terkait aksesibilitas elpiji bersubsidi. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer dapat kembali menjual elpiji 3 kg, dengan catatan mereka akan dijadikan sub-pangkalan dan proses administrasi akan berjalan seiring waktu.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan distribusi elpiji bersubsidi tetap tepat sasaran sekaligus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan elpiji 3 kg. (Goes)
